AsiaCalling

Home Arsip

Tentara India Menuntut UU yang Memberi Kekebalan untuk Membunuh di Kashmir

E-mail Cetak PDF

Download UU Kewenangan Khusus Angkatan Bersenjata adalah UU India yang paling kontroversial.

UU ini memberi kewenangan luas kepada pasukan keamanan India untuk beroperasi di daerah yang dihuni para pemberontak penentang pemerintah.

UU ini banyak dikritik kelompok pembela HAM, di dalam maupun luar negeri.

Seperti yang dilaporkan Bismillah Geelani, UU itu kembali disorot dengan tuntutan terbaru agar isinya diubah.

Irom Sharmila, 39 tahun, terbaring di tempat tidur rumah sakit di ibukota Manipur, Imphal.

Dengan tabung karet menempel di hidungnya, dia membacakan salah satu puisinya. Judulnya, “Aroma Perdamaian”.

“Saya akan menyebarkan aroma perdamaian dari kampung halaman saya di masa depan, ke setiap sudut dan celah dunia.”

Sharmila sedang melakukan mogok makan tidak terbatas terhadap UU Kewenangan Khusus Angkatan Bersenjata.

Ia tidak makan atau pun minum selama 11 tahun terakhir.

Pemerintah menjaganya tetap hidup dengan memberi campuran cairan nutrisi dan obat-obatan, yang disalurkan lewat hidung.

Sharmila mulai aksi mogok makannya setelah pasukan keamanan India membunuh 10 warga sipil di kota asalnya. Dia bilang akan berhenti bila UU itu dicabut.

“Saya tidak bisa menerima UU yang aneh seperti ini. Angkatan bersenjata seharusnya melindungi kami, mengapa kemudian mereka menyalahgunakan kekuasaan itu. Ini sangat mengejutkan bahwa pemerintah kita benar-benar bisu, tuli dan buta terhadap semua ini. Saya hanya tidak mengerti apa maksud pemerintah.”

UU Kewenangan Khusus Angkatan Bersenjata (AFSPA) memberikan pasukan keamanan kekuasaan yang luas, untuk mencari dan menangkap tanpa surat perintah dan bahkan menembak seseorang berdasarkan kecurigaan semata.

Disebutkan UU ini juga memberi mereka kekebalan hukum atas tindakan mereka.

Hukum itu pertama kali diperkenalkan tahun 1958 untuk mengekang gerakan separatis di negara bagian Timur Laut India.

UU itu kemudian diterapkan di Kashmir setelah pemberontakan bersenjata melawan pemerintah India pecah di wilayah tersebut.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan itu menyebabkan meningkatnya pelanggaran HAM hingga level yang mengkhawatirkan.

Meenakshi Ganguly, Direktur Human Rights Watch Asia Selatan.

“Undang-undang ini dan penyalahgunaan yang UU ini hasilkan, membuat lebih banyak anak laki-laki dengan batu dan senjata di luar sana. Dan akibatnya tentara terus dikerahkan. UU ini dirancang sebagai hukum darurat dan sudah ada sejak 50 tahun lalu. Rakyat negeri ini berada dalam situasi seperti perang, dimana tentara dikerahkan selama 50 tahun. Situasi seperti perang ini menciptakan konflik tersendiri.”

Pada 2005, setelah serangkaian protes dengan kekerasan di Manipur, pemerintah menunjuk sebuah komite untuk melihat keprihatinan masyarakat dan meninjau kembali UU itu.

Sanjoy Hazrika adalah salah satu anggota komite.

“Rekomendasi kami jelas kalau UU itu harus dicabut. Karena UU itu menjadi simbol kebencian di Timur Laut dan juga di Kashmir. UU ini juga jadi fokus kemarahan terhadap institusi, yang seharusnya dibanggakan masyarakat.”

Tapi rekomendasi itu tidak diterima.

Organisasi internasional seperti Amnesty International dan Komite HAM PBB mendesak pemerintah India untuk menolak hukum yang kejam itu.

Pemerintah berjanji untuk mengamandemennya tetapi tidak melakukannya.

Kini setelah penemuan ribuan kuburan masal tanpa tanda di Kashmir baru-baru ini, suara-suara yang menuntut UU itu dicabut semakin keras.

Bahkan pemerintah provinsi mendukung tuntutan kali ini.

Umar Abdullah, Gubernur Kashmir.

“Ada aspek dalam UU ini yang memberi kekebalan yang tak bisa dipertanyakan, yang saya pikir sangat berbahaya. Karena kekebalan jika disalahgunakan akan memberi Anda kemampuan untuk berkerja dengan bebas. Dan ketika Anda berbalik dan memberitahu masyarakat akan ada keuntungan yang akan mengalir kepada Anda, dari perdamaian yang Anda bantu buat. Tidakkah Anda berpikir Anda berutang kepada mereka itu. Dibandingkan tahun lalu dengan tahun ini dan melihat bagaimana masyarakat bekerja sama membangun perdamaian dan kembali hidup normal… tidakkah Anda berpikir mereka berutang sesuatu sebagai imbalan?”

Namun, pasukan keamanan, seperti biasa, menolak keras gagasan untuk mencabut UU itu.

Letnan Jenderal KT Patnaik, Kepala Komando Angkatan Darat wilayah Utara, India.

“Pakistan terus memiliki infrastruktur teroris yang utuh; Pakistan juga punya pengertian terorisme terhadap Kashmir. Karena itu kami merasa jika kita mampu menetralisir infrastruktur dan mampu menghilangkan gangguan dari Pakistan itu. Maka tidak benar jika kita berpikir untuk mencabut UU bahkan walau hanya sebagian.”

Keputusan untuk mencabut UU itu harus dibuat bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah negara bagian dan Angkatan Darat.

Sementara beberapa menteri di pemerintah pusat mendukung pencabutan atau perubahan UU itu, perlawanan tentara telah mencegah keputusan akhir sejauh ini.

Pengacara hak asasi manusia, Vrinda Grover, mengatakan tentara sudah melampaui mandatnya.

“Sangat disayangkan dan mengkhawatirkan, tidak hanya bagi masyarakat Kashmir dan Timur Laut, tapi juga kita semua di India. Karena apa yang kita lihat sekarang adalah tentara semakin mengambil peran dalam pengambilan keputusan politik dan ini mengkhawatirkan bagi demokrasi India.”

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 21 November 2011 11:10 )  

Add comment


Security code
Refresh