AsiaCalling

Home Berita Burma Bersiap Menuju Pers Bebas di Burma

Bersiap Menuju Pers Bebas di Burma

E-mail Cetak PDF

Download Setelah puluhan tahun berada di bawah sensor junta militer, Pemerintah Burma kini perlahan merenggangkan cengkeramannya pada media.

Bulan Juni mendatang, Burma akan memiliki dewan pers interim pertamanya. Pemerintah juga sudah berjanji menyiapkan satu undang-undang untuk media yang baru akhir tahun ini.

Lantas bagaimana industri media beradaptasi dengan situasi baru ini?

Citra Prastuti mengikuti satu kursus jurnalistik politik di pusat kota Ranggoon, dan mencari tahu lebih banyak.


Sepuluh siswa dengan semangat mengikuti diskusi hari ini seputar hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam etika jurnalistik.

Mereka harus belajar dalam kegelapan karena listrik mati – pemandangan jamak di Rangoon.

Para jurnalis muda Burma ini sedang mengikuti kursus jurnalistik politik.

Kursus ini dijalankan oleh Maung Wuntha, jurnalis senior dan bekas tahanan politik.

“Burma sedang memasuki tahap peralihan dari kediktatoran kediktatoran menuju ke demokrasi, jadi banyak jurnalis muda yang berusia antara 25 hingga 35, pengetahuannya soal politik Burma baru. Mereka tidak tahu sejarah Burma. Saya mendorong mereka untuk mempelajari atau belajar soal politik Burma, yang berkaitan dengan jurnalisme.”

Keadaan politik Burma kini berubah pesat– salah satu perubahan yang paling jelas adalah badan sensor merenggangkan sensor media yang ketat.

Kini gambar-gambar Aung San Suu Kyi sering tampil di halaman depan mingguan yang dijual di pinggir jalan.

Kyaw Min Swe adalah pimpinan redaksi The Voice – satu surat kabar bisnis mingguan yang terkemuka.

“Dulu, kami bahkan tidak bisa menyebutkan nama Aung San Suu Kyi, kami tidak boleh menulisnya di atas kertas. Sebelum 2009, kami tidak bisa melakukan hal itu. Kami tidak bisa menulis soal politik, NLD atau angkatan bersenjata, kami tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang kami boleh menulis soal politik dan semuanya.”

Ia menunjukkan pada saya edisi lama yang dicoret-coret karena disensor.

Badan Sensor menyilang berbagai artikel, foto dan petikan kutipan yang dianggap merusak citra pemerintah.

Surat kabar mingguan The Voice pernah dilarang terbit selama sebulan karena mencetak foto Aung San Suu Kyi pada halaman depan tambahan, setelah ia dibebaskan dari tahanan rumah pada November 2010.  

Dan kini mereka menghadapi satu tantangan lagi.

Kementerian Pertambangan menuntut The Voice setelah menulis satu laporan Maret lalu yang menyebutkan berbagai keanehan pengelolaan dana puluhan milyar enam kementerian.

Berita itu mengutip laporan yang bocor oleh auditor umum yang diberikan kepada sejumlah anggota parlemen.

“Berita ini sangat sensitif untuk pemerintah. Sebagian besar orang pemerintahan adalah jenderal militer yang sudah tua, mereka punya pemikiran yang lama. Waktu kami menulis berita itu, mereka kaget karena berita itu ada di media publik. Jadi mereka menuntut kami, padahal berita itu sudah dikonfirmasi, kami punya datanya.“

Pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi mengatakan, kasus yang tengah dibawa ke pengadilan ini menunjukkan, pemerintah masih terus melarang kebebasan pers.

Namun pemimpin redaksi bernama Kyaw Min Swe berbeda pendapat.

“Saya tidak khawatir. Di saat yang bersamaan, ini membuat kami semakin populer. Saya seperti pahlawan saja di Facebook, situs web, semua orang mendukung kami karena semua orang benci dengan pemerintah, pemerintah lama. Kami sedang menghadapi persidangan dengan pemerintah, tapi semua orang mendukung kami, itu keuntungannya. Kami tidak menyalahkan kementerian untuk kasus ini, kami hanya menulis berita. Begitulah cara saya mendukung pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih. Ini tanda yang baik yang menunjukkan ada transparansi – oh pemerintah kami sekarang transparan, mereka mencoba menjelaskan berbagai hal kepada rakyat. Ini adalah hal yang baik.”

Dalam pidato pelantikan dua tahun lalu, Presiden Thein Sein mengakui peran media sebagai “pilar keempat”.

Ia bahkan mengundang para jurnalis dalam pengasingan untuk pulang ke Burma.

Mizzima adalah kantor berita yang fokus pada isu-isu Burma, didirikan di India 14 tahun yang lalu. Mereka sudah lama menunggu waktu untuk pulang ke Burma, kata pemimpin redaksi Soe Myint.

“Waktu kami mendirikan Mizzima, kami harap bisa bekerja di negeri kami suatu hari nanti. Kami selalu bermimpi untuk pulang dan bekerja secara profesional di negeri kami. Kalau kami sudah memutuskan untuk pulang ke Myanmar, kami tidak perlu banyak waktu. Saya selalu bilang, saya akan matikan laptop saya, terbang ke Rangoon dan setelah itu menyalakan laptop kembali dan meneruskan bekerja. Itu persiapan yang kami lakukan dan ternyata memang betul-betul terjadi seperti itu.”

Mizzima saat ini harus mengimpor surat kabar mingguan berbahasa  Inggris yang mereka produksi dari India ke Burma, karena mereka tidak punya izin cetak di Burma.

Kini mereka tengah sibuk mempersiapkan surat kabar mingguan dalam bahasa Burma yang rencananya akan diluncurkan pada bulan Juli mendatang.

Agenda mereka sudah penuh – mulai dari menghadiri berbagai seminar jurnalisme sampai mengikuti lokakarya pemerintah soal undang-undang media yang baru.

Soe Myint mengatakan, ia ingin terlibat dalam proses transisi ini.

“Kami yakin ini adalah awal dari demokratisasi dalam negeri ini. Kami percaya para pemegang saham, rakyat dan oposisi seperti NLD sangat menantikan proses ini. Kami melihatnya sebagai perkembangan positif. Sudah tentu ada resikonya, tapi kami tidak mau berdiam diri dan menunggu saja. Kami  menanggapinya sebagai hal positif, supaya kami bisa memainkan peran positif dalam proses reformasi media, supaya kami bisa ikut berperan.”

Di sisi lain, Democratic Voice of Burma yang berbasis di Norwegia, memilih untuk menunggu pemberlakuan undang-undang yang baru ini.

Pemimpin redaksi DVB Toe Zaw Latt menuturkan pemerintah harus bergerak cepat.

“Burma tidak bisa menunggu lama-lama. Burma akan menjadi tuan rumah SEA Games 2013, menjadi ketua pada tahun 2014, dan di tahun 2015, akan ASEAN Economic Cooperation. Kami menegaskan pada Kementerian Informasi kalau kita tidak bisa menunggu selama itu. Di saat yang sama Anda harus santai, hukum media harus lebih bebas lagi. Kita membutuhkan proyek percontohan. Anda harus bersiap-siap untuk berbagai acara besar yang akan datang.”

Sejumlah jurnalis muda Burma, kini punya lebih banyak kebebasan – meski mereka masih tetap harus menyerahkan berbagai artikel kepada Badan Sensor sebelum berita mereka dicetak.

Thantzin Soe sudah menjadi jurnalis selama empat tahun.

Ia menuturkan, para jurnalis lokal harus belajar untuk berhenti menyensor tulisan mereka sendiri – sebuah kebiasaan buruk yang sudah berjalan selama puluhan tahun.

“Saya tidak takut  menulis soal apapun. Tapi menyensor tulisan sendiri masih mejadi masalah. Kami masih khawatir cerita kami akan dihapus atau dikendalikan. Kita harus membuat berita yang seimbang. Sebagian besar jurnalis muda tidak tahu soal ini. Mereka selalu menulis berita dari satu pihak saja. Kami harus punya kapasitas untuk melakukannya.”

Ini adalah perubahan besar yang harus dibiasakan, tapi jurnalis senior Maung Wuntha menuturkan hal ini juga penting bagi perkembangan politik Burma.

“Kalau kami tidak punya kebebasan pers, kami tidak demokratis. Kalau kami bisa menikmati kebebasan dalam waktu dekat ini, makan akan sangat mendukung terciptanya masyarakat yang demokratis pula.”

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 28 Mei 2012 11:30 )  

Add comment


Security code
Refresh

Search