AsiaCalling

Home Berita Indonesia Warga Indonesia Berdiri Melawan Kelompok Islam Garis Keras

Warga Indonesia Berdiri Melawan Kelompok Islam Garis Keras

E-mail Cetak PDF

Download Warga Indonesia sudah muak dengan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras, Front Pembela Islam, FPI.

Kelompok yang menunjuk diri mereka sendiri sebagai ‘polisi moral’ ini dikenal dengan aksi brutal mereka, terutama terhadap kelompok minoritas.

Sebuah aksi protes dramatis melawan FPI oleh suku Dayak di Kalimantan telah memicu gelombang dukungan.

Di ibukota Jakarta pekan ini, ratusan orang berkumpul untuk menyuarakan kekesalan yang memuncak terhadap kelompok garis keras ini.

Citra Dyah Prastuti melaporkan dari Jakarta.


Ratusan orang berkumpul di satu jalan utama di ibukota Jakarta.

Mereka membawa poster besar yang bertuliskan “Indonesia Tanpa Kekerasan, Indonesia Tanpa FPI”.

Vivi Widyawati adalah coordinator aksi tersebut.

“Sudah banyak data bagaimana kelompok-kelompok ini melakukan kekerasan pada kelompok-kelompok lain. Dan itu sudah melanggar hak asasi manusia, dan juga selama ini jika mereka melakukan tindak kekerasan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Tidak ada tindak tegas dari kepolisian, sehingga kekerasan-kekerasan ini terus berlanjut. Bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah.”

Aksi damai ini terinspirasi dari keberanian yang ditunjukkan ratusan orang Suku Dayak di Kalimantan Tengah yang menolak kehadiran FPI di kota mereka.

Mereka memblokade jalur pesawat terbang, mencegah pesawat yang membawa anggota FPI ini untuk mendarat.

Sabran Ahmad adalah salah satu tokoh Dayak setempat.

“Dewan Adat Dayak dengan seluruh perangkatnya tetap menolak kehadiran daripada FPI di Kalimantan Tengah. Semua kegiatan itu pun kami tidak terima.”

Seorang pemimpin FPI lantas menuding kerumunan penyerang itu bertindak anarkis.

Tapi Salim Alatas, Ketua FPI Jakarta, membantah tuduhan serupa yang sering dilontarkan kepada kelompok ini.

“Kalau kelompok-kelompok liberal yang ingin membubarkan FPI dengan alasan anarkis FPI. Saya balik bertanya pada pemerintah sekarang. Itu parpol-parpol yang anarkis saat pilkada, pembunuhan terjadi, pembakaran terjadi, kok tidak dibubarkan partainya. FPI ada nggak membunuh orang, ada nggak membakar tempat-tempat maksiat. Tidak ada sampai sekarang. Kok anarkis, anarkis darimana?”

FPI punya sejarah panjang kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, gay dan waria serta menyerang gereja.

Selama bulan suci Ramadhan, FPI sering menggelar razia ke klub malam dan warung makanan yang masih buka di siang hari.

Salah satu serangan yang paling besar terjadi pada 2008 ketika FPI menyerbu aksi damai yang digelar Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah.

Puluhan perempuan dan anak-anak terluka ketika terjadi kekerasan.

Aktivis muda Islam Guntur Romli ada di tengah insiden itu dan kata dia, masyarakat Indonesia menunggu langkah tegas dari pemerintah.

“Tukang dakwah juga bisa kalau bilang introspeksi. Presiden punya wewenang dan alat, dan negara adalah satu-satunya yang punya hak kekerasan di negeri ini. Itu yang harus dilakukan.”

Tapi Presiden Yudhoyono justru membela hak-hak FPI untuk berorganisasi, berlandaskan kebebasan untuk berbicara dan berkumpul.

“Bagi sejumlah organisasi masa mesti mengerti, bahwa ternyata kegiatan yang dilakukan itu bikin tidak nyaman bagi sebagian orang di negeri kita ini. Organisasi manapun yang ada di Indonesia ini, kalau nyata-nyata melanggar hukum, terlibat dalam aksi-aksi kekerasan, harus ditegakkan. Harus seperti itu. Kalau begitu domainnya domain hukum. Tidak bisa seorang Presiden melampaui hukum melampaui tindakan.”

Dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku telah memberikan surat peringatan kedua kepada FPI.

“Perangkat Undang-undangnya sudah ada. Jangan terlalu kita besar-besarkan karena dia FPI. Setiap ormas, kalau melanggar hukum, harus ada penegakan hukum dan ketertiban. Kalau mereka diganggu dan dilanggar hak hukumnya mereka berhak mengadu.”

Menurut UU Ormas 1985, organisasi apa pun yang punya catatan kekerasan bisa dibubarkan, tapi itu butuh prosedur yang panjang yang memerlukan surat perintah dari Mahkamah Agung.

UU itu akan direvisi oleh DPR bulan depan.

Sembari menyanyikan lagu kebangsaan, para pengunjuk rasa di Jakarta siap membela Indonesia yang damai dan toleran.

Alissa Wahid ada di tengah-tengah pengunjuk rasa.

Dia adalah anak dari bekas presiden Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai bapak pluralism negeri ini.

“Di tangan kita belum tentu Indonesia mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi ini satu langkah kecil, ini permulaan, kita bekerja untuk anak cucu kita. Kita ingin anak-anak kita, kita ingin Indonesia tetap ada. Dan kita perlu bekerja bersama. Kalau Anda tidak bersuara, pemerintah kita tidak akan mendengar.”

Yuli Rettroblaut juga hadir memberikan dukungannya.

Sebagai waria, dia menyaksikan kekerasan yang dilakukan FPI terhadap teman-temannya.

Yuli kini maju sebagai kandidat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

“Kita memang sering jadi sasaran karena itu kita berpikir, kita juga warga negara yang punya hak dengan warga negara lainnya.”

Q. Seberapa kuat dukungan dari waria untuk membubarkan FPI?

“Kita sudah 100 persen menolak karena yang kita lihat adalah kekerasan yang sering dilakukan kepada teman-teman. Kok bisa seperti ini? Daripada ada mendingan dibubarkan saja.”
Terakhir Diperbaharui ( Minggu, 19 Februari 2012 21:39 )  

Add comment


Security code
Refresh

Search