AsiaCalling

Home Berita Malaysia Anak-anak Malaysia yang “Tidak Terlihat”

Anak-anak Malaysia yang “Tidak Terlihat”

E-mail Cetak PDF

Download Di Malaysia, 'bin Abdullah' atau 'binti Abdullah' berarti anak laki-laki atau anak perempuan dari Abdullah.

Tapi kata ini jauh dari makna yang positif.

Di KTP atau akte kelahiran, kata itu digunakan jika ayah seseorang 'tidak diketahui'.

Ini terjadi karena berbagai alasan – misalnya jika anak lahir di luar nikah atau akibat pemerkosaan.

Dan anak-anak tanpa nama ayah mereka di dokumen resmi akan kesulitan dalam mendapatkan haknya.

Kita simak laporan yang disusun Clarence Chua dari Kuala Lumpur.


“Anda pada dasarnya menaruh cap di kepala anak. Anda bilang A Anda diadopsi, atau B Anda anak di luar nikah. Anda tahu namanya, itu yang ia gunakan untuk mendapatkan paspor, atau kartu identitas untuk masuk sekolah.”

Dr Hartini Zainudin, pendiri Yayasan Chow Kit, sebuah LSM advokasi anak.

Ia juga ibu dari tiga anak adopsi.

“Anak pertama namanya Zaid. Sekarang umurnya 6 tahun. Ketika ia pertama kali datang kepada kami, dia tidak punya akte kelahiran. Jadi kami pergi mencari ibunya sembilan bulan kemudian. Selain surat persetujuan, yang paling penting adalah membuktikan kalau ibunya orang Malaysia. Karena dengan  itu anak berhak menjadi warga negara Malaysia. Di akte kelahiran, nama ibu ada di sana, tapi rincian ayahnya tidak ada. Berdasarkan pasal 13A, seorang anak yang lahir di luar nikah, nama ayahnya tentu saja Abdullah.”

Orang Muslim Malaysia memakai nama ayah mereka sebagai nama keluarga- tetapi "bin Abdullah" berarti anak Tuhan.

Bagi Muslim berdasarkan hukum Malaysia, nama ini digunakan ketika nama ayah biologis tidak diketahui, atau misalnya jika anak lahir di luar nikah.

Aturan-aturan itu kaku. Jika anak tersebut non-Muslim, ia bisa menggunakan nama ayah angkatnya atau nama keluarga ayah angkatnya.

Tapi berdasarkan hukum syariah, jika dia seorang Muslim, hal ini tidak mungkin dilakukan.  

Pengacara Syariah, Nizam Bashir, menjelaskan hal ini tidak hanya untuk anak-anak yang lahir di luar nikah tapi juga berbagai situasi lainnya.

“Tidak ada pilihan bagi orangtua untuk memutuskan kalau mereka ingin beberapa nama lain. Anak itu akan dikenal sebagai bin Abdullah ketika anak dikandung melalui teknik inseminasi buatan yang tidak disetujui Syariah. Jadi dalam semua keadaan anak akan diberikan "bin Abdullah" untuk nama mereka.”

"bin Abdullah" juga digunakan untuk anak-anak yang lahir akibat pemerkosaan, juga kelahiran yang terjadi dalam waktu enam bulan setelah pernikahan, karena diasumsikan bayi dikandung sebelum pernikahan.

Ini artinya anak-anak yang lahir prematur bisa disebut 'tidak sah' juga.

Anak-anak seperti ini tidak bisa mencantumkan nama ayah mereka di akte kelahiran.

Tanpa ini, seorang anak perempuan akan kehilangan hak atas warisan dari ayahnya. Sang ayah juga tidak bisa berperan sebagai wali dalam pernikahan putrinya.  

Ketika nama ayah tidak masuk di akte kelahiran, banyak orangtua memutuskan untuk tidak membuat akte sama sekali.

Tapi ini berarti anak-anak kehilangan semua hak mereka, termasuk tidak bisa mendapatkan kartu identitas kewarganegaraan.

Dr Hartini mengatakan ini seperti menghukum individu seumur hidup mereka.

“Untuk menghindari stigma bin atau binti Abdullah ini, mereka memalsukan surat-surat sehingga dapat menghindari situasi kewarganegaraan yang menyakitkan, tanpa negara dan sertifikat. Jika saya tidak mendapatkan surat-surat, kami tidak punya akses ke pendidikan di sini. Apa yang akan terjadi? Lupakan saja! Bagaimana bila ia cukup umur untuk menikah? Dia tidak bisa masuk Universitas, dan tidak akan dapat pekerjaan.”

Ini menempatkan anak-anak dalam posisi terancam.

Malaysia adalah salah satu tempat perdagangan manusia paling tinggi di dunia dan anak-anak tanpa akte kelahiran akan rentan diperdagangkan.

“Bagaimana Anda bisa menentukan apakah Anda orang Malaysia atau tidak, jika Anda tidak punya surat-surat? Jadi kemungkinannya mereka akan dikumpulkan dan dideportasi. Ke mana? Ini terkait perdagangan manusia karena jika Anda tidak punya dokumen maka Anda bisa mengalami kekerasan dan para pelaku perdagangan orang tahu ini. Bahkan jika Anda menyelamatkan mereka karena mereka tidak punya dokumen, Anda membuat mereka tanpa negara dalam sistem. Jadi ini seperti lingkaran setan.”

Para pemimpin agama telah mengeluarkan fatwa atau dekrit agama untuk mendukung kebijakan ini.

Fatwa tidak punya status hukum tetapi lembaga pemerintah mencoba untuk menyesuaikan diri dengan fatwa yang ada.

Dr Juanda Jaya, pemimpin agama atau mufti di negara bagian Perlis, mempertanyakan beberapa aturan fatwa.

“Yang lebih parah lagi, dari apa yang saya tahu, mengapa ada kebutuhan. Agar seorang perempuan menikah bisa membawa surat nikah orangtuanya? Kami ingin menutup stigma yang telah ditutupi Tuhan. Jika mereka bertaubat maka Tuhan telah mengampuni mereka tapi tiba-tiba kita menghukum anak di depan semua orang selamanya. Tiba-tiba anak menemukan kalau dia tidak sah. Hal ini menyebabkan orang-orang yang ingin mengikuti agama merasa kalau agama menghukum mereka.”

Beberapa orang ingin mengubah ini. Sebuah forum baru-baru ini diselenggarakan LSM Sisters in Islam soal masalah penamaan anak ini.

Dr Juanda Jaya, kepala agama atau mufti negara bagian Perlis.

“Kita mungkin punya pendapat yang berbeda dan kami memberikan pilihan yang bisa dipilih masyarakat. Mungkin mereka merasa butuh sistem kaku untuk dipilih. Tapi bagi yang merasa ini hukuman, biarkan mereka memilih pilihan alternatif. Kita harus memenangkan masalah ini jika tidak, ini bisa menyebabkan kasus penelantaran bayi.”

Perlis mengeluarkan fatwa pada 2009 yang memungkinkan anak yang lahir dalam enam bulan pertama masa perkawinan orangtuanya, tetap memakai nama ayahnya. Negara bagian Terengganu juga mengusulkan langkah yang sama.

Pengacara syariah, Nizam Bashir, menyarankan orangtua yang kecewa membawa masalah ini ke pengadilan.

“Faktanya ada hak konstitusional bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan itu merupakan hak dasar yang tidak bisa rampas oleh pemerintah. Jadi misalnya ada kasus di mana orangtua siap untuk membawanya ke pengadilan, itu adalah kasus yang bisa dibawa ke pengadilan karena hak itu dilindungi Konstitusi.”

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 12 Maret 2012 10:29 )  

Add comment


Security code
Refresh

Search