AsiaCalling

Home Berita Malaysia Para Perempuan Malaysia Terjun Ke Dalam Jalur Politik

Para Perempuan Malaysia Terjun Ke Dalam Jalur Politik

E-mail Cetak PDF

Download Sarung tangan putih dan kaos berwarna ungu menutupi jalanan Petaling Jaya di Malaysia, ketika ratusan perempuan berkumpul dan menuntut hak yang sama dan perwakilan yang adil.

Jumlah perempuan mencapai separuh dari jumlah perwakilan pemerintah di negeri itu, dan kali ini  mereka ingin gagasan dan suaranya didengar dalam pemilu mendatang.

Koresponden Asia Calling, Clarence Chua, ikut dalam unjuk rasa itu.


Cuaca hari ini nampak mendung, tapi ini tidak mengurangi semangat para pendemo di Petaling Jaya di pinggiran kota Kuala Lumpur.

Ini adalah unjuk rasa pertama yang digelar oleh Women’s Voice for Change Alliance atau Wanita Suara Pembaruan. Mereka bertujuan untuk membuat terobosan baru dan menempatkan isu-isu perempuan di urutan paling atas dalam agenda politik negeri itu.

Hampir dua ribu pendemo berpawai, memadati jalanan dengan sarung tangan putih dan kaos berwarna ungu.

Warna putih melambangkan pemerintah yang bersih, sementara warna ungu berarti kekuatan para perempuan.

Mereka mengajukan banyak tuntutan, tapi yang utama adalah keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.

Jumlah perempuan mencapai hampir setengah dari penduduk Malaysia yang berjumlah 28 juta orang. Tapi, hanya 24 anggota Parlemen Nasional adalah perempuan – dan itu pun hanya 11 persen.

Anggota parlemen negara bagian Subang Jaya bernama, Hannah Yeoh ikut berdemo.

Saya tanyakan mereka berapa jumlah minimal yang mereka harapkan.

“30 persen perwakilan untuk perempuan. Seharusnya ada lebih banyak perempuan yang terjun dalam politik, bukan saja pada di tingkat negara tapi pada tingkat dewan lokal. Menurut  saya jumpah perempuan yang menjadi anggota dewan, masih kurang banyak.”

Lima belas organisasi bergabung dalam Aliansi itu. Kelompok ini memang luas – sebagian mengkampanyekan hak-hak para pekerja migran, sementara yang lainnya menentang poligami dalam Islam atau kekerasan terhadap perempuan.

Mereka adalah bagian dari mobilisasi sosial yang kian berkembang di Malaysia, termasuk kampanye Bersih 2.0.

Kampanye sudah menjadi tajuk berita nasional, untuk mewujudkan pemilu yang bersih.

Aliansi Wanita Suara Pembaruan punya enam tuntutan untuk pemerintah, seperti yang dijelaskan juru kampanye Mere Samanther.

“Hal pertama yang kami inginkan adalah pemerintah yang bebas korupsi, pemilu yang bersih, dan upah minimum. Kami ingin memberantas korupsi, menghentikan kekerasan terhadap perempuan, dan yang paling penting mencabut Undang-Undang Perkumpulan yang Damai, yang belum berlaku.”

Undang-Undang Perkumpulan Damai diloloskan pada Desember tahun lalu. Menurut sejumlah kelompok hak-hak sipil, aturan ini bakal membatasi unjuk rasa umum di Malaysia.

Aliansi yang luas berarti tuntutan yang luas pula – seperti hak untuk mendapatkan upah minimum untuk para lelaki dan perempuan, perawatan kesehatan dan pendidikan yang gratis hingga hak-hak perempuan masyarakat adat.

Faridah Anak Gokham adalah salah satu anggota komunitas masyarakat adat atau yang disebut Orang Asli.

“Kalau kita berbicara soal komunitas Orang Asli, pemerintah sudah sering memilih mendengarkan opini mana saja yang mereka suka. Mereka membuat keputusan tanpa mendengarkan kami. Kami tidak sepakat dengan kebijakan pembagian tanah mereka jadi kami harus melawan mereka. Mereka bilang ingin menentukan tanah kami khusus sebagai tanah Orang Asli, tapi mereka hanya ngomong saja. Ini adalah isu paling penting bagi komunitas Orang Asli.”

Perdana Menteri Najib Razak akan menggelar pemilu dalam waktu dekat.

Meera Samanther mendesak para anggota untuk mendukung calon wakil rakyat yang memperjuangkan tuntutan mereka.

“Kami menyampaikan tuntutan kami supaya para anggota-anggota parlemen atau siapapun yang mencalonkan diri dalam pemilu akan mendengarkan desakan kami. Dan kalau mereka juga berpikiran sama dengan kami mungkin kami akan mempertimbangkan mereka supaya bisa menjadi anggota parlemen berikutnya.”

Anggota parlemen Hannah Yeoh mengaku tidak punya masalah dengan tuntutan mereka.

“Saya berada di sini untuk menyuarakan dukungan saya untuk para perempuan dan enam poin tuntutan mereka dalam rapat akbar ini. Bagi saya, yang paling penting adalah pemilu yang bebas dan adil. Ini perlu diikuti dengan pemerintahan yang bersih. Kalau pemerintahan kami tidak bersih, maka yang lainnya akan berantakan.”

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 26 Maret 2012 11:01 )  

Add comment


Security code
Refresh

Search