AsiaCalling

Home Berita Malaysia Penahanan Tanpa Pengadilan di Malaysia: Bisa Berlaku?

Penahanan Tanpa Pengadilan di Malaysia: Bisa Berlaku?

E-mail Cetak PDF

Download Awal pekan ini, Malaysia mengumumkan undang-undang baru di parlemen yang menggantikan Undang-undang Keamanan Internal atau ISA yang menakutkan.

Undang-undang Pelanggaran Keamanan yang baru menjanjikan tidak ada penahanan tanpa pengadilan untuk opini atau aktivitas politik yang anti pemerintah.

Tapi sejumlah aktivis curiga dan mengatakan kalau hukum yang baru terlalu longgar dan tak cukup menjamin sejumlah hak dasar.

Clarence Chua menyusun laporan berikut dari Kuala Lumpur.


Tian Chua adalah poster pembangkangan sipil di Malaysia selama pergerakan Reformasi di akhir tahun 1990-an, yang mengguncang pemerintahan.

Gambar Chua duduk di hadapan polisi yang membawa meriam air menarik perhatian dunia – dia kerap dibandingkan dengan demonstran Cina yang menghadang tank di Pembantaian Tiananmen pada 1989.

Tahun 2001, dia ditahan tanpa pengadilan dengan menggunakan Undang-undang Keamanan Internal atau ISA.

“Periode pertama interogasi dan pengisolasian itu menghabiskan waktu 60 hari. Kami tidak boleh bertemu pengacara, keluarga atau siapa pun. Siang malam, mereka akan menginterogasi kami. Setelah dua bulan, Menteri akan memerintahkan kami untuk terus ditahan. Tentu saja inti dari penahanan dan pengisolasian itu dimaksudkan untuk mengintimidasi; sehingga kami mengaku, sehingga kami menyesal, dan supaya kami mengubah pandangan politik kami. Ini adalah bagian dari strategi interogasi.”

Undang-undang Keamanan Internal atau ISA memungkinkan Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan penahanan seseorang tanpa pengadilan, tanpa surat penahanan.

Dan masa tahanan bisa diperpanjang setiap dua tahun – tanpa batas waktu pasti.

Profesor hukum dari University of Malaya Dr. Azmi Sharom menjelaskan niat awal dari pembuatan ISA.

“ISA dibuat pada tahun 1960, dengan tujuan utama untuk memerangi perlawanan dari kelompok bersenjata, terhadap pemerintah. Saat itu dimaksudkan untuk perlawanan komunis di Malaya.”

Dan penahanan bersifat preventif – orang ditahan karena ada kecurigaan, sebelum kejahatan dilakukan.

Aturan ini diperkenalkan oleh Inggris pada 1948, dengan sasaran pemberontak dari Partai Komunis Malaya – di masa pergolakan yang dikenal sebagai Darurat Malaya.

Konflik berskala besar ini berakhir pada 1960 dan aturan ini pun dibatalkan.

Tapi aturan ini diberlakukan lagi di tahun yang sama, karena Partai Komunis belum betul-betul menyerah.

Sharom menjelaskan, Perdana Menteri saat itu Tunku Abdul Rahman berjanji kalau ISA hanya akan digunakan untuk melawan komunis.

Tapi ini berubah saat berlangsung Operasi Lalang pada 1987 – saat itu 100 pemimpin oposisi dan aktivis sosial ditahan dengan dasar ISA.

“Ops Lalang terjadi ketika koalisi yang berkuasa, Barisan Nasional, UMNO, merasa berada di bawah banyak tekanan. Ada banyak pertentangan internal dalam UMNO sendiri. Ketika ada gerakan masyarakat sipil, ini dilihat sebagai gerakan anti-pemerintah. Yang muncul adalah isu soal pendidikan warga Cina. Para pendidik Cina marah karena beberapa kepala sekolah tidak mendapatkan pendidikan bahasa Cina dan Mandarin. Dan ini berkembang menjadi isu rasial oleh kelompok muda UMNO Youth yang dipimpin Najib Razak. Saat itu situasi sangat panas. UMNO Youth adalah yang memanas-manasi isu rasial – dari yang semula hanya soal bahasa, soal budaya; dan mereka lantas menggunakan aturan hukum untuk menekan semuanya; langsung saja menahan sejumlah besar orang.”

Human Rights Watch telah berkali-kali mendesak Malaysia untuk menghapuskan ISA.

Sekarang kekuasaan politik berubah di negara tersebut. Pemerintah yang dikuasai Barisan Nasional mengalami hasil terburuk dalam Pemilu terakhir tahun 2008 dan kehilangan kuasa di lima negara bagian dari kelompok oposisi.

Untuk mengembalikan dukungan publik, Perdana Menteri Najib Razak berjanji menghapus ISA dan meningkatkan kemerdekaan sipil di negara tersebut.

Menurut Profesor Sharom, ini sekadar respon populis.

“Barisan Nasional, jika saja mereka dulu menang 2/3 mayoritas di Pemilu lalu, mereka tak bakal bicara soal ISA. Mereka bisa saja melakukan ini pada 2004 lalu. Mereka bisa melakukan ini semua lebih cepat. Sudah jelas, mereka hanya melakukan ini sebagai suatu reaksi.”

Perdana Menteri Razak menggambarkan perubahan ini sebagai sesuatu yang bersejarah, dan langkah besar menuju Malaysia yang menjalankan reformasi.

Aturan yang baru disebut sebagai Undang-undang Pelanggaran Keamanan dan ini adalah satu dari dua aturan hukum yang bakal menggantikan ISA.

Dalam aturan ini, warga Malaysia tidak boleh ditahan karena keyakinan dan aktivitas politik mereka – kecuali jika polisi meyakini kalau itu ‘mengancam keamanan negara’.

Artinya, polisi masih bisa menahan orang tanpa surat penahanan selama 48 jam untuk sebuah investigasi – dan masa tahanan itu bisa diperpanjang selama hampir sebulan.

Profesor Sharom mengingatkan, ini membuka peluang kekerasan polisi.

“Tak ada jaminan bagaimana orang bakal diperlakukan selama itu. Meskipun katanya tidak ada yang bisa ditahan karena pandangan dan ideologi politiknya, jujur saja. Tidak ada yang pernah ditahan secara resmi karena pandangan politik mereka. Setiap kali mereka menahan seseorang, mereka bakal mengarang alasan lain. Misalnya mereka bilang Anda adalah ancaman bagi keamanan nasional. Jika Anda ingat, pada tahun 2000-2001, ketika Tian Chua dan Hishamuddin Rais ditahan dengan ISA. Alasannya adalah karena mereka dituding menyiapkan aktivitas teror. Mereka tidak bilang kalau keduanya ditahan lantaran pandangan dan ideologi politik mereka. Aturan baru ini punya batasan-batasan yang cukup luas untuk menangkap siapa pun. Sungguh, ini masih terlalu luas.”

Bekas tahanan ISA Tian Chua kini adalah pejabat bagian informasi di National Justice Party – partai oposisi terbesar di parlemen Malaysia.

Dia menggarisbawahi apa yang mungkin muncul dari aturan baru ini.

“Masa penahanan telah diperpendek menjadi 28 hari untuk investigasi dan interogasi. Kita harus akui, ini adalah perubahan kecil. Tapi ini masih jauh dari standar hak asasi manusia internasional karena kekuasaan penahanan kini bergeser ke polisi. Polisi punya kuasa untuk menahan siapapun dengan alasan orang tersebut diduga terlibat dalam aktivitas yang mengancam keamanan nasional. Ini berbahaya. Selama 48 jam, mereka tidak punya akses ke pengacara; dan dalam 48 jam ini artinya hak dasar sebagai individu telah diabaikan.”

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 16 April 2012 10:06 )  

Add comment


Security code
Refresh

Search