AsiaCalling

Home Berita Malaysia Akankah Upah Minimum Membuat Malaysia Bangkrut?

Akankah Upah Minimum Membuat Malaysia Bangkrut?

E-mail Cetak PDF

Download Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Malaysia menetapkan upah minimum – yang diperkirakan akan menguntungkan 3,2 juta pekerja di negeri itu.

Pengumuman dilakukan awal bulan ini dan langsung disambut gembira oleh pekerja di Malaysia – terutama mereka yang menerima upah rendah di wilayah pedesaan.

Tapi sekitar 80 persen industri skala kecil bisa berhenti beroperasi bila mengikuti struktur penggajian baru ini.

Apakah Malaysia akan terancam bangkrut? Simak laporan Clarence Chua berikut ini.


 

Jenny Fransesca, 30 tahun, selama bertahun-tahun berjuang memenuhi kebutuhannya ketika bekerja penuh waktu di sebuah restoran cepat saji di Sarawak, Malaysia timur.

Jenny juga kuliah hukum di waktu senggangnya dan sekarang ia bekerja di bagian SDM.

Tapi ia mengatakan, pekerja yang tak punya keahlian bakal mengalami kondisi sama.

“Jika Anda pekerja tanpa keahlian, bayarannya sangat rendah di Sarawak. Bahkan jika Anda bekerja di salah satu dari restoran cepat saji, Anda dibayar kurang dari satu dolar atau Rp 9000 per jam. Jadi hanya dapat Rp 1,2 juta satu bulan. Karena gajinya begitu rendah, kami terpaksa bekerja lembur. Saya tidak tahu bagaimana orang yang bekeluarga bisa bertahan hidup dengan gaji sebesar itu. Ini  beberapa tahun lalu, tapi saya pikir situasinya tidak banyak berubah. Upah tidak pernah naik karena banyak yang mempekerjakan buruh asing yang murah.”

Tapi semuanya akan berubah.

Awal pekan ini, Perdana Menteri  Najib Razak mengumumkan pemerintah akan menerapkan upah minimum – sekitar 300 dolar atau Rp 2,7 juta di Semenanjung Malaysia dan 270 dolar atau sekira Rp 2,5 juta di Malaysia Timur.

Namun belum ada kepastian kapan ini akan dimulai.

Tapi bila tanggalnya sudah diumumkan, sebagian besar perusahaan diharuskan membayar upah minimum dalam waktu enam bulan.

Ini dilaksanakan baik di sektor umum maupun swasta.

Berita ini mengkhawatirkan industri kecil dan menengah karena kenaikan upah ini bisa mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Shamsuddin Bardan, Direktur Eksekutif Federasi Pengusaha Malaysia.

Ia menjelaskan kenapa perusahaan kecil bakal menderita.

“Dalam konteks Malaysia, kebanyakan dari mereka bukan yang menetapkan harga. Klien merekalah yang menetapkan harga. Mereka tidak bisa menyerahkan biaya kepada kliennya. Batas laba mereka tidak begitu tinggi. Bagi mereka, untuk meningkatkan upah sebesar 80 persen merupakan tantangan besar.”

Shamsuddin sepakat naiknya upah akan menguntungkan rakyat Malaysia dalam jangka panjang.

Tapi menurut dia para pengusaha harusnya diberi waktu lebih lama dan fleksibilitas untuk mengimplementasikan kebijakan itu.

“Jika pemerintah memberikan pengusaha waktu, katakanlah tiga tahun untuk melaksanakan kebijakan itu, kami bisa bilang tahun pertama menyerap 30 persen dari biaya, tahun kedua kami menyerap 30 persen lainnya. Di  tahun keempat kami jalan dengan kecepatan penuh. Tapi usul seperti ini tidak diterima.”

Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia atau MTUC telah memperjuangkan upah minimum selama lebih satu dekade.

Walau mereka merasa 400 dolar merupakan jumlah yang lebih adil bagi pekerja, tapi adanya upah minimum merupakan kemajuan besar.

G. Rajasekaran, anggota Dewan Upah dan bekas sekretaris jenderal MTUC.

Ia menekankan seharusnya tidak ada penundaan lagi dalam pelaksanaan upah minimum.

“Semua diskusi ini sudah berjalan sejak dua tahu lalu. Jadi mereka tidak punya alasan lagi. Dengan mengatakan, setelah diumumkan mereka butuh waktu dua atau tiga tahun lagi, bukan permintaan yang adil. Jika ada perusahaan dan pengusaha yang tidak mampu membayar, mereka harus tutup. Anda tidak seharusnya berbisnis dan mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi pekerja dengan upah rendah. Kami yakin dengan menaikkan upah, makin banyak warga lokal yang bekerja dan ini akan mengurangi ketergantungan pada pekerja asing.”

Banyak yang percaya kenaikan upah ini untuk menarik perhatian pekerja, karena Malaysia akan melaksanakan pemilu akhir tahun ini.

Dan pemilu juga berarti pemerintah akan membelanjakan lebih banyak uang.

Dengan perpaduan antara pengangguran dan meningkatnya pengeluaran, bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad memperingatkan Malaysia akan menghadapi tragedi ekonomi seperti yang dialami Yunani.

Tapi Profesor Jayapalan Kasipillai dari Sekolah Bisnis Monash University Malaysia percaya pertanyaan sekitar upah minimum akan meningkat.

“Upah minimum tidak akan menyebabkan pengangguran melonjak karena pasar pekerja sendiri menghadapi kekurangan buruh. Akan ada penyesuaian bagi para pengusaha. Misalnya, liburan dikurangi, uang kesehatan yang lebih rendah dan jam kerja ditambah. Pertanyaan soal kebangkrutan juga terlalu jauh. Saya tidak melihat hal itu terjadi karena Malaysia beruntung punya komoditas seperti minyak bumi, minyak kelapa sawit dan hal terakhir yang bisa terjadi adalah memulangkan buruh asing.”

Tapi ia sepakat kalau pemerintah harus menghentikan pemborosan dan fokus pada inisiatif jangka panjang seperti pendidikan daripada memberi uang tunai.

“Jika Anda ambil 100 ribu karyawan dan menggunakan uang itu untuk memberi mereka pendidikan yang baik, ini akan berakhir lebih baik dari sudut pandang ekonomi. Karena Anda akan melihat hasil yang lebih besar di masa depan.”


Terakhir Diperbaharui ( Senin, 21 Mei 2012 10:16 )  

Add comment


Security code
Refresh

Search