AsiaCalling

Home Berita Negara Lain Oposisi Singapura Mencoba Menghalangi Pinjaman Besar untuk IMF

Oposisi Singapura Mencoba Menghalangi Pinjaman Besar untuk IMF

E-mail Cetak PDF

Download Pengadilan tertinggi Singapura setuju untuk menyidangkan sebuah kasus yang ingin menghentikan pemberian pinjaman sebesar 4 milyar dolar atau lebih dari Rp 37 triliyun. Pinjaman itu berasal dari pemerintah Singapura kepada Dana Moneter Internasional, IMF.

Kasus ini diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh pemimpin oposisi Partai Reformasi.

Kenneth Jeyaretnam berpendapat pinjaman itu melanggar konstitusi karena tidak disetujui oleh parlemen dan presiden.

Tapi pemerintah Singapura mengklaim tidak ada masalah konstitusi karena pinjaman IMF tidak dibawah program pinjaman pemerintah.

Kita simak laporan Girish Sawlani dari Radio Australia berikut ini.

April lalu, Otoritas Moneter Singapura setuju untuk memberikan pinjaman sebesar 4 milyar dolar atau lebih dari Rp 37 triliyun kepada Dana Moneter Internasional, IMF.

Janji itu sebagai bagian dari usaha untuk mendorong sumber daya IMF dan ini dilakukan atas permohonan ketuanya, Christine Lagarde.

Tapi seorang kritikus mengatakan pinjaman dari pemerintah Singapura ini berpotensi melibatkan penggunaan cadangan dana negeri itu – yang berasal dari simpanan pajak rakyat.

Sekretaris Jenderal oposisi Partai Reformasi, Kenneth Jeyaretnam, mengatakan pinjaman itu melanggar konstitusi.

“Pada pasal 144 UU dinyatakan menyatakan tidak ada pinjaman atau jaminan diberikan tanpa persetujuan presiden atau parlemen. Dalam kasus ini, catatan parlemen menunjukkan tidak ada persetujuan dari mereka. Sejak Februari, saya sudah dua kali menulis surat kepada Menteri Keuangan, menyangsikan transparansi dalam anggaran dan penyataan sebenarnya soal berapa cadangan kita. Dan di bulan April, saya menulis kepada Menteri Keuangan, mempertanyakan apakah persetujuan parlemen atau presiden sudah diperoleh. Tapi saya tidak mendapat tanggapan apapun.”

Dia juga menulis surat kepada Presiden Singapura, Tony Tan, yang lalu merujuknya kepada Otoritas Moneter Singapura, MAS, yang mengawasi pinjaman itu.

Otoritas itu belum menanggapi permintaan Radio Australia untuk wawancara.

Tapi awal bulan ini, sebuah pernyataan dikeluarkan kepada media lokal, menyatakan janji Rp 37 triliyun itu tidak melanggar UU.

Otoritas tersebut berpendapat pasal 144 tidak berlaku untuk pinjaman dari pemerintah – tapi sebaliknya, itu untuk mencegah pemerintah meminjam uang tanpa persetujuan dari parlemen dan presiden.

MAS menyatakan pinjaman itu tidak akan berujung pada pengurangan cadangan dana, karena itu bagian dari Cadangan Asing Resmi negeri itu, dimana IMF harus segera mengembalikannya jika Singapura membutuhkan dana tersebut.

Kasus ini sekarang sudah dibawa ke Pengadilan Tinggi oleh Kenneth Jeyaretnam dari Partai Reformasi, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Sidang dimulai pekan ini.

“Kami akan tahu satu dari dua hal. Bila ini tidak sesuai konstitusi maka hukum harus ditegakkan dan pinjaman itu diluar kekuasaan pemerintah. Atau jika tidak ditegakkan, kemudian kita tahu, tidak ada pengawasan bagaimana pemerintah bisa meminjamkan cadangan negara. Dan juga kita akan tahu seharusnya presiden bertindak sebagai pelindungan cadangan negara. Tapi kami sudah tahu, ia tidak punya kekuasaan terkait investasi Temasek dan GIC. Dana kekayaan kita bisa turun hingga nol, dan dia masih bisa duduk di kantornya tanpa melakukan apa-apa.”

Ia juga beralasan uang lebih dari Rp 37 triliyun adalah jumlah yang sangat besar bagi sebuah negara yang berpenduduk relatif kecil.

“Penduduk kita hanya 3,2 juta jiwa. Apa yang kita tawarkan kepada IMF jauh lebih besar dari yang dianggarkan pemerintah untuk kesehatan tahun 2012 - lebih dari dua kali lipat. Dan 40 kali lipat dari apa yang pemerintah alokasikan untuk membantu keluarga miskin di Singapura.”

Eugene Tan, seorang asisten dosen hukum di Universitas Manajemen Singapura dan calon anggota parlemen. Menurutnya kasus Jeyaretnam ini masuk akal.

“Faktanya, masalah ini ada sebelum pengadilan, dan diasumsikan akan disidangkan, maka kedua belah pihak, baik pemerintah maupun pemohon Kenneth Jeyaretnam, bisa menjelaskan posisi mereka. Tentunya berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan semua pertimbangan kebijakan. Dan tentu ini akan membantu memperjelas ketentuan konstitusi. Jadi apapun maksud dari kasus ini, harusnya pandangan yang dikedepankan agar pengadilan bisa menentukan lingkup dari ketentuan tertentu UU yang dipertanyakan.”

Ia bilang kasus ini berfungsi memperkuat pemisahan kekuasaan antara pemerintah dan lembaga peradilan negeri itu.

“Ini juga akan memastikan kalau rakyat Singapura yang prihatin dengan keputusan tertentu soal kebijakan pemerintah, punya kesempatan untuk melawannya. Dalam proses yang terlihat seperti cara yang demokratis, akan timbul keyakinan dan kepercayaan yang lebih besar terhadap seluruh sistem pemerintahan yang kita miliki di Singapura ini.”

Kasus itu akan disidangkan kembali pada 21 Agustus mendatang.

Terakhir Diperbaharui ( Minggu, 22 Juli 2012 16:01 )  

Add comment


Security code
Refresh

Search