Download Di Nepal, mengemudi setelah menenggak alkohol merupakan pelanggaran.
Hukum memberlakukan toleransi nol untuk berkendara setelah minum alkohol. Tapi banyak orang Nepal tetap minum dan mengemudi. Akibatnya, jatuhnya korban dalam jumlah besar akibat kecelakaan di jalan raya.
Menurut statistik tahun lalu, lebih dari 1700 orang tewas dan lebih dari 11 ribu orang luka-luka.
Desember lalu, Polisi Lalu Lintas Metropolitan Kathmandu meluncurkan sebuah kampanye menentang mengemudi setelah minum alkohol.
Selama empat bulan lebih, polisi telah mendenda 200 orang setiap hari dan totalnya mencapai 17 ribu orang.
Rajan Parajuli bergabung dengan polisi lalu lintas shift malam untuk melihat kampanye itu dilakukan.
Terakhir Diperbaharui ( Senin, 30 April 2012 08:50 )
Pejuang Maois Menyerahkan Senjatanya
Sabtu, 21 April 2012 09:30
Sunil Neupane
Download Sudah enam tahun proses perdamaian di Nepal, dan rehabilitasi pemberontak Maois mencapai tahap akhir pekan ini.
Komando atas bekas pejuang dan senjatanya telah diserahkan kepada Angkatan Darat Nepal. Para bekas pejuang ini tinggal di barak-barak sejak perang sipil berakhir.
Ini merupakan langkah bersejarah tapi ada satu faksi utama pemberontak Maois menentang langkah itu.
Pengelompokan ulang terakhir dilakukan – bekas pejuang diminta memilih bergabung dengan militer atau kembali ke kehidupan sipil. Hasilnya, kurang dari empat ribu pejuang memilih bergabung dengan Angkatan Darat Nepal.
Kita simak laporan yang disusun Sunil Neupane dari Kathmandu berikut ini.
Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 24 April 2012 07:01 )
Pemerintah Nepal Berupaya Menyembunyikan Korupsi dengan Kebijakan Informasi Baru
Sabtu, 11 Februari 2012 10:49
Sunil Neupane
Download Undang-Undang Hak untuk Informasi di Nepal kini mendapat tekanan setelah pemerintah dituding berupaya menyembunyikan korupsi.
Baru-baru ini para juru kampanye menggunakan Undang-Undang itu untuk mengekspos kejahatan fiskal yang bisa jadi yang terbesar di sepanjang sejarah negeri itu.
Tapi bulan lalu, pemerintah mengumumkan perubahan dalam kebijakan itu yang semakin rahasia.
Sekarang ini, kebijakan itu untuk sementara waktu ditangguhkan setelah muncul perintah dari Mahkamah Agung untuk menunda penerapannya.
Tapi para juru kampanye informasi takut kebijakan baru itu akan diaktifkan kembali dan bakal dipakai pemerintah menyembunyikan berbagai kasus korupsi.
Ikuti laporannya yang disusun Sunil Neupane dari Kathmandu.
